PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
 |
Manajemen Sumber Daya Manusia
Disusun oleh :
Aldy Hardian Y
Ananda Tinadai Sikam
Arty Indriani D
Asa Rizky Irawan
UNIVERSITAS GUNADARMA
DEPOK
2018
pemutusan hubungan kerja
1. Apa Yang Dimaksud Dengan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk)?
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah
pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Hal ini
dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis
kontrak.
2. Apa Yang Menyebabkan Hubungan Kerja Dapat Berakhir?
Menurut pasal 61 Undang – Undang No. 13
tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila :
b.
Jangka waktu kontak kerja telah
berakhir
c.
Adanya putusan pengadilan atau
penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap
d.
Adanya keadaan atau kejadian
tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan
kerja.
Jadi, pihak yang mengakhiri perjanjian
kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan, wajib membayar ganti rugi kepada
pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka
waktu perjanjian kerja.
3. Apa Saja Jenis-Jenis Phk?
a. PHK Demi Hukum
PHK demi hukum berarti hubungan kerja
tersebut harus putus dengan sendirinya dan ditujukan kepada pekerja atau buruh,
pengusaha tidak perlu mendapatkan penetapan PHK dari lembaga yang berwenang.
PHK demi hukum dapat terjadi dalam hal sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13
tahun 2003 pasal 154, yaitu :
i.
Pekerja atau buruh masih dalam
masa percobaan kerja
ii.
Pekerja atau buruh mencapai
usia pensiun sesuai dalam ketetapan pk, pp, pkb atau peraturan
perundang-undangan
iii.
Pekerja atau buruh meninggal
dunia
b. PHK oleh Pengadilan
PHK oleh pengadilan ialah pemutusan
hubungan kerja oleh pengadilan perdata atas permintaan yang bersangkutan
(majikan atau buruh) berdasarkan alasan penting. Alasan penting adalah
disamping alasan mendesak juga dapat dikarenakan perubahan keadaan pribadi atau
kekayaan pemohon atau perubahan keadaan dimana pekerjaan yang dilakukan
sedemikian rupa sifatnya, sehingga adalah layak untuk memutuskan hubungan
kerja.
c. PHK Atas Kehendak Pekerja atau Buruh
Pekerja atau buruh sebagai manusia berhak
memutuskan hubungan kerja dengan cara mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
Hak untuk mengundurkan diri melekat pada setiap pekerja atau buruh karena
seorang pekerja atau buruh tidak boleh dipaksa untuk tetap bekerja jika ia
tidak menghendakinya. Kehendak untuk mengundurkan diri dilakukan tanpa
penetapan oleh lembaga PPHI.
Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri
harus memenuhi persyaratan, yaitu:
a.
Mengajukan permohonan
pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal
pengunduran diri
b.
Tidak terikat dalam ikatan
dinas
c.
Tetap melaksanakan kewajiban
sampai tanggal mulai pengunduran diri dilakukan
d.
Pekerja atau buruh dapat pula
mengajukan permohonan phk ke lpphi apabila pengusaha melakukan perbuatan
seperti :
e.
Menganiaya, menghina secara
kasar atau mengancam pekerja
f.
Membujuk dan/atau menyuruh
pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan
g.
Tidak membayar upah tepat pada
waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih
h.
Tidak melakukan kewajiban yang
telah dijanjikan kepada pekerja
i.
Memerintahkan pekerja untuk
melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan
j.
Memberikan pekerjaan yang
membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh
sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
d. PHK atas Kehendak Pengusaha
Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja
karena pekerja atau buruh melakukan kesalahan berat dan dinyatakan bersalah
oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang termasuk
kesalahan berat ialah:
a.
Melakukan penipuan, pencurian,
atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan
b.
Memberikan keterangan palsu
atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan
c.
Mabuk, meminum minuman keras
yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya di lingkungan kerja
d.
Melakukan perbuatan asusila
atau perjudian di lingkungan kerja
e.
Menyerang, menganiaya,
mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja
f.
Membujuk teman sekerja atau
pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan
g.
Dengan ceroboh atau sengaja
merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang
menimbulkan kerugian bagi perusahaan
h.
Dengan ceroboh atau sengaja
membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja
i.
Membongkar atau membocorkan
rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan
negara
j.
Melakukan perbuatan lainnya di
lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Pengusaha dapat pula melakukan PHK terhadap
pekerja atau buruh apabila terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan
atau perubahan kepemilikan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan
hubungan kerja. Selain itu, PHK juga dapat di lakukan oleh pengusaha apabila perusahaan
tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian atau pailit serta
perusahaan tidak dapat melakukan proses produksi lagi.
4. Bagaimana proses PHK dalam suatu perusahaan ?
Permberhentian Hubungan Kerja (PHK) oleh
perusahaan harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan regulasi pemerintah
yang masih diberlakukan. Namun karena terkadang pemberhentian terkadang terjadi
akibat konflik yang tak terselesaikan maka menurut Umar (2004) pemecatan secara
terpaksa harus sesuai dengan prosedur sebagai berikut:
a.
Musyawarah karyawan dengan
pimpinan perusahaan.
b.
Musyawarah pimpinan serikat
buruh dengan pimpinan perusahaan.
c.
Musyawarah pimpinan serikat
buruh, pimpinan perusahaan dan wakil dari P4D.
d.
Musyawarah pimpinan serikat
buruh, pimpinan perusahaan dan wakil dari P4P.
e.
Pemutusan hubungan berdasarkan
Keputusan Pengadilan Negeri.
Kemudian Proses Pemberhentian hubungan
kerja jika sudah tidak dapat dihindari maka cara yang diatur telah diatur dalam
Undang-undang No.12 tahun 1964. Perusahaan yang ingin memutuskan
hubungan kerja harus mendapatkan izin dari P4D (Panitia Penyelesaian Perburuhan
Daerah) dan jika ingin memutuskan hubungan kerja dengan lebih dari sembilan
karyawan maka harus dapat izin dari P4P (Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat)
selama izin belum didapatkan maka perusahaan tidak dapat memutuskan hubungan
kerja dengan karyawan dan harus menjalankan kewajibannya.
5. Hak Karyawan setelah pemberhentian kerja
a. Uang Pesangon
Perusahaan
yang melakukan pemutusan hubungan kerja harus membayarkan uang pesangon seperti
yang terdapat di dalam UU Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 2, dengan aturan
sebagai berikut:
|
Masa Kerja (Tahun)
|
Uang Pesangon
|
|
< 1
tahun
|
1
bulan gaji
|
|
≥1 – 2
tahun
|
2 bulan
gaji
|
|
≥2 –
3 tahun
|
3 bulan
gaji
|
|
≥3 –
4 tahun
|
4 bulan
gaji
|
|
≥4 –
5 tahun
|
5 bulan
gaji
|
|
≥5 –
6 tahun
|
6 bulan
gaji
|
|
≥6 –
7 tahun
|
7 bulan
gaji
|
|
≥7 –
8 tahun
|
8 bulan
gaji
|
|
≥8
tahun
|
9
bulan gaji
|
Contoh:
Pak White, terkena PHK setelah 15 tahun bekerja di perusahaan. Gaji terakhir
Pak White di perusahaan adalah Rp 10.000.000 (gaji pokok dan segala macam
tunjangan). Berapa uang pesangon yang diterima pak White? Berdasarkan
tabel di atas, maka uang pesangon yang diterima Pak White adalah 9 x
10.000.000 = Rp 90.000.000.
b. Uang Penghargaan Masa Kerja
Perusahaan
yang melakukan pemutusan hubungan kerja harus membayarkan uang penghargaan masa
kerja seperti yang terdapat di dalam UU Ketenagakerjaan pasal 156
ayat 3, dengan aturan sebagai berikut:
|
Masa Kerja (Tahun)
|
Uang Penghargaan Masa Kerja
|
|
≥3 – 6 tahun
|
2 bulan gaji
|
|
≥6 – 9 tahun
|
3 bulan gaji
|
|
≥9 – 12 tahun
|
4 bulan gaji
|
|
≥12 – 15 tahun
|
5 bulan gaji
|
|
≥15 – 18 tahun
|
6 bulan gaji
|
|
≥18 – 21 tahun
|
7 bulan gaji
|
|
≥21 – 24 tahun
|
8 bulan gaji
|
|
≥24 tahun
|
10 bulan gaji
|
Contoh:
Melanjutkan kasus pak White, berapa tunjangan uang penghargaan masa kerja yang
diterima Pak White? Berdasarkan tabel di atas, maka uang penghargaan masa kerja
yang diterima Pak White adalah 6 x Rp 10.000.000 = Rp 60.000.000
c. Uang Pengganti Hak yang Seharusnya Diterima
Selain
kedua hak tersebut, menurut UU Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 3 terdapat juga
uang pengganti hak yang seharusnya diterima, seperti:
·
cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
·
biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat
di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
·
penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15%
(lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja
bagi yang memenuhi syarat;
·
hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
6. Peraturan Tambahan Mengenai Hak Karyawan yang di PHK:
a. Karyawan tidak berhak mendapatkan uang pesangon jika:
· Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha. (Pasal 167 ayat 1 UU Ketenagakerjaan).
b. Perusahaan harus bayar 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak, jika:
· PHK, karena pekerja atau karyawan yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan dan sudah mendapat 3 kali peringatan berturut-turut (Pasal 161 UU Ketenagakerjaan).
· Terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. (Pasal 163 UU Ketenagakerjaan).
· perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun dan telah di audit oleh akuntan publik (Pasal 164 UU Ketenagakerjaan ayat 1).
· perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur) (Pasal 164 UU Ketenagakerjaan ayat 1).
· Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan pailit (Pasal 165 UU Ketenagakerjaan ayat 1).
c. Perusahaan harus bayar 2 kali uang pesangon jika:
· Perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena kerugian dua tahun berturut-turut atau bukan keadaan memaksa (force majeur) (Pasal 164 UU Ketenagakerjaan ayat 3).
· Pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun (Pasal 167 ayat 5 UU Ketenagakerjaan).
· Pemutusan hubungan kerja yang diminta oleh pekerja atau buruh dengan alasan : menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh, membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh, memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan aray memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja. (Pasal 169 ayat 1 dan 2UU Ketenagakerjaan).
· Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja. (Pasal 172 ayat 1 dan 2UU Ketenagakerjaan).
7. Atas dasar apa, perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)?
Menurut UU No. 13 tahun 2003 mengenai
Ketenagakerjaan, pihak perusahaan dapat saja melakukan PHK dalam berbagai
kondisi seperti di bawah ini:
a. Pengunduran diri secara baik-baik atas kemauan sendiri
Bagi pekerja yang mengundurkan diri secara
baik-baik tidak berhak mendapat uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2. Yang
bersangkutan juga tidak berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja sesuai
ketentuan pasal 156 ayat 3 tetapi berhak mendapatkan uang penggantian hak
mendapatkan 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 4.
Apabila pekerja tersebut mengundurkan diri
secara mendadak tanpa mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku
(diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri) maka pekerja tersebut hanya
mendapatkan uang penggantian hak. Tetapi kalau mengikuti prosedur maka pekerja
tersebut mendapatkan uang pisah yang besar nilainya berdasarkan kesepakatan
antara pengusaha dan pekerja yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
atau peraturan perusahaan.
b. Pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri karena berakhirnya hubungan kerja
Bagi pekerja kontrak yang mengundurkan diri
karena masa kontrak berakhir, maka pekerja tersebut tidak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan pasal 154 ayat 2 dan uang
penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 juga uang pisah tetapi
berhak atas penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4.
c. Pengunduran diri karena mencapai usia pensiun.
Mengenai batasan usia pensiun perlu disepakati antara pengusaha dan pekerja dan
dituangkan dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Batasan
usia pensiun yang dimaksud adalah penentuan usia berdasarkan usia kelahiran dan
berdasarkan jumlah tahun masa kerja.
Contoh : Seseorang pekerja dikatakan
pensiun apabila sudah mencapai usia 55. Apabila seorang pekerja sudah mencapai
usia 55 tahun maka secara otomatis dikategorikan pensiun walaupun masa kerjanya
belum mencapai 25 tahun. Tetapi sebaliknya walaupun usianya belum mencapai 55
tahun tetapi lama masa kerja sudah mencapai 25 tahun berturut-turut di perusahaan
yang sama maka pekerja tersebut dikategorikan pensiun. Apa pun kategori
pensiunnya, pekerja tersebut berhak mendapat uang pesangon 2 kali ketentuan
pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156
ayat 4 tetapi tidak berhak mendapat uang pisah
d. Pekerja melakukan kesalahan berat
Kesalahan apa saja yang termasuk dalam
kategori kesalahan berat?
· Pekerja telah melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang dan atau uang milik perusahan.
· Pekerja memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahan.
· Pekerja mabuk, minum - minuman keras, memakai atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya, dilingkungan kerja.
· Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja.
· Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi, teman sekerja atau perusahaan dilingkungan kerja.
· Membujuk teman sekerja atau perusahaan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang.
· Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
· Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau perusahaan dalam keadaan bahaya ditempat kerja.
· Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.
· Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancam hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya
berdasarkan kesalahan berat hanya dapat memperoleh uang pengganti hak sedang
bagi pekerja yang tugas dan fungsi tidak mewakili kepentingan perusahaan secara
langsung,selain memperoleh uang pengganti, juga diberikan uang pisah yang
besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
e. Pekerja ditahan pihak yang berwajib.
Perusahaan dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap pekerja setelah 6 (enam) bulan tidak melakukan
pekerjaan yang disebabkan masih dalam proses pidana. Dalam ketentuan bahwa
perusahaan wajib membayar kepada pekerja atau buruh uang penghargaan masa kerja
sebesar 1 (satu) kali ditambah uang pengganti hak.
Untuk Pemutusan Hubungan Kerja ini tanpa
harus ada penetapan dari lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial tetapi
apabila Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum 6 (enam) bulan dan pekerja
dinyatakan tidak bersalah, perusahaan wajib mempekerjakan kembali.
f. Perusahaan/perusahaan mengalami kerugian
Apabila perusahaan bangkrut dan ditutup
karena mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, perusahaan
dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja.
Syaratnya adalah harus membuktikan kerugian
tersebut dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh
akuntan publik. Dan perusahaan wajib memberikan uang pesangon 1 (satu) kali
ketentuan dan uang pengganti hak.
g. Pekerja mangkir terus menerus
Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja
apabila pekerja tidak masuk selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan
tertulis yang dilengkapi bukti-bukti yang sah meskipun telah dipanggil 2 kali
secara patut dan tertulis oleh perusahaan. Dalam situasi seperti ini, pekerja
dianggap telah mengundurkandiri. Keterangan dan bukti yang sah yang menunjukkan
alasan pekerja tidak masuk, harus diserahkan paling lambat pada hari pertama
pekerja masuk kerja dan untuk panggilan patut diartikan bahwa panggilan dengan
tenggang waktu paling lama 3 hari kerja dengan di alamatkan pada alamat pekerja
yang bersangkutan atau alamat yang dicatatkan pada perusahaan.
Pekerja yang di-PHK akibat mangkir,
berhak menerima uang pengganti hak dan uang pisah yang besarnya dalam
pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan dan
Perjanjian Kerja Bersama.
h. Pekerja meninggal dunia
Hubungan kerja otomatis akan berakhir
ketika pekerja meninggal dunia. Perusahaan berkewajiban untuk memberikan uang
yang besarnya 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan
uang pengganti hak. Adapun sebagai ahli waris janda/duda atau kalau tidak ada
anak atau juga tidak ada keturunan garis lurus keatas/kebawah selam tidak
diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama.
i. Pekerja melakukan pelanggaran
Di dalam hubungan kerja ada suatu ikatan
antara pekerja dengan perusahaan yang berupa perjanjian kerja , peraturan
perusahaan,dan Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh perusahaan atau secara
bersama-sama antara pekerja/serikat pekerja dengan perusahaan, yang isinya
minimal hak dan kewajiban masing-msing pihak dan syarat-syarat kerja, dengan
perjanjian yang telah disetujui oleh masing-masing pihak diharapkan didalam implementasinya
tidak dilanggar oleh salah satu pihak.
Pelanggaran terhadap perjanjian yang ada
tentunya ada sangsi yang berupa teguran lisan atau surat tertulis, sampai ada
juga yang berupa surat peringatan. Sedang untuk surat peringatan tertulis dapat
dibuat surat peringatan ke I, ke II, sampai ke III. masing-masing berlakunya
surat peringatan selam 6 bulan sehingga apabila pekerja sudah diberi peringatan
sampai 3 kali berturut-turut dalam 6 bulan terhadap pelanggaran yang sama
maka berdasarkan peraturan yang ada kecuali ditentukan lain yang ditetapkan
lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan ,Perjanjian kerja Bersama,
maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Perusahaan
Berkewajiban memberikan uang pesangon 1 dari ketentuan, uang penghargaan masa
kerja 1 kali ketentuan dan uang pengganti hak yang besarnya ditentukan dalam
peraturan yang ada.
j. Perubahan status, penggabungan, pelemburan atau perubahan kepemilikan
Bagi pekerja yang diakhiri hubungan
kerjanya karena alasan tersebut di atas maka :
· Pekerja yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya, pekerja tersebut berhak atas uang pesangon 1 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja 1 kali sesuai pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 dan tidak berhak mendapatkan uang pisah.
· Perusahaan tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya maka bagi pekerja tersebut berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 dan tidak berhak mendapat uang pisah.
k. Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Efisiensi
Bagi pekerja yang mengakhiri hubungan
kerjanya karena efisiensi maka pekerja tersebut berhak atas uang pesangon 2
kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal
156 ayat 3 dan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 4
tetapi tidak berhak mendapatkan uang pisah.
8. Apa yang dimaksud dengan pekerja yang mengundurkan diri?
Pekerja mengundurkan diri karena berbagai
hal diantaranya pindah kerja ke tempat lain, berhenti karena alasan pribadi,
dll. Pekerja dapat mengajukan pengunduran diri kepada perusahaan tanpa
paksaan/intimidasi tapi pada prakteknya, pengunduran diri kadang diminta paksa
oleh pihak perusahaan meskipun Undang-Undang melarangnya.
Untuk mengundurkan diri, pekerja harus
memenuhi syarat :
·
Pekerja wajib mengajukan
permohonan selambatnya 30 hari sebelumnya
·
Pekerja tidak memiliki ikatan
dinas
·
Pekerja tetap melaksanakan
kewajiban sampai mengundurkan diri.
Pekerja yang mengajukan pengunduran diri
hanya berhak atas kompensasi uang pisah, uang penggantian hak cuti dan
kesehatan dan biaya pengembalian ke kota asal penerimaan. Akan tetapi Undang –
Undang tidak mengatur hak apa saja yg diterima pekerja yang mengundurkan diri,
semua itu diatur sendiri oleh perusahaan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pekerja yang berhenti karena kemauan
sendiri tidak mendapat uang pesangon ataupun uang penghargaan, beda halnya
dengan pekerja yang diPHK. Pekerja mungkin mendapatkan uang kompensasi lebih
bila diatur lain lewat perjanjian kerja.
9. Apa yang dimaksud dengan pekerja yang habis masa kontraknya?
Pekerja yang habis masa kontraknya adalah
pekerja yang hubungan kerjanya telah berakhir seperti yang tertera dalam
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Apabila pekerja tidak melanggar
peraturan perusahaan dalam pelaksanaan PKWT ini, maka PHK yang terjadi termasuk
kategori putus demi hukum. PHK semacam ini tidak mewajibkan perusahaan untuk
memberikan uang pesangon, uang penghargaan maupun uang penggantian
hak.
10. Apa yang dimaksud dengan PHK sepihak oleh perusahaan/majikan?
Perusahaan dapat melakukan PHK apabila
pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama (PKB). Akan tetapi sebelum mem-PHK, perusahaan
wajib memberikan surat peringatan secara 3 kali berturut-turut. Perusahaan juga
dapat menentukan sanksi yang layak tergantung jenis pelanggaran, dan untuk
pelanggaran tertentu, perusahaan bisa mengeluarkan SP 3 secara langsung atau
langsung memecat. Semua hal ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahan masing-masing. Karena setiap perusahaan mempunyai peraturan yang
berbeda-beda.
Selain karena kesalahan pekerja, pemecatan
mungkin dilakukan karena alasan lain. Misalnya bila perusahaan memutuskan
melakukan efisiensi, penggabungan atau peleburan, dalam keadaan merugi/pailit.
PHK akan terjadi karena keadaan diluar kuasa perusahaan.
Bagi pekerja yang diPHK, alasan PHK
berperan besar dalam menentukan apakah pekerja tersebut berhak atau tidak
berhak atas uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak.
Peraturan mengenai uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak diatur
dalam pasal 156, pasal 160 sampai pasal 169 UU No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
11. KONSEKUENSI PHK
Perselisihan
perburuhan yang terjadi antara pekerja/buruh dengan pengusaha sering mengarah
pada Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”). PHK dapat terjadi karena telah
berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati bersama atau diperjanjikan
sebelumnya, dan dapat pula terjadi karena adanya perselisihan perburuhan.
Ketentuan mengenai PHK dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) meliputi PHK yang terjadi
di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara,
maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.
Pasal 1 angka 25 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan pemutusan hubungan
kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
Pengusaha,
pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala
upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK. Apabila segala upaya telah
dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan
oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh
apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat
pekerja/serikat buruh.
Dalam
hal perundingan tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat
memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan
dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Permohonan
penetapan pemutuskan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi
dasarnya. Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat
diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika
ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi
perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.
Pasal
156 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa apabila terjadi PHK pengusaha diwajibkan
membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh. Perhitungan uanga
pesangon yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh ditetapkan sebagai
berikut:
1.
masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;
2.
masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
3.
masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;
4.
masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;
5.
masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
6.
masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
7.
masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;
8.
masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang darai 8 tahun, 8 bulan upah;
9.
masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.
Perhitungan
uang penghargaan masa kerja yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh
ditetapkan sebagai berikut:
1.
masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;
2.
masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;
3.
masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;
4.
masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan
upah;
5.
masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)
tahun, 6 (enam) bulan upah;
6.
masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan
upah;
7.
masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan
upah;
8.
masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.
Uang
penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh meliputi:
1.
cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
2.
biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat
dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
3.
pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima
belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi
yang memenuhi syarat;
4.
hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
12. Larangan terhadap PHK dan batal demi hukum tersebut sesuai dengan Pasal 153 UUKK adalah:
1.
Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter
selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus.
2.
Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban
terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3.
Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.
4.
Pekerja menikah.
5.
Pekerja perempuan hamil.
6.
Pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja
lainnya di dalam satu perusahaan kecuali telah diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
7.
Pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus Serikat Pekerja,
pekerja melakukan kegiatan Serikat Pekerja di luar jam kerja, atau di dalam jam
kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
8.
Pekerja yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan
pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan.
9.
Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan,
jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.
10.
Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau
sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka
waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan
13. Macam- macam pensiun
1.
Non Batas Usia Pensiun (Non BUP);
2.
Batas Usia Pensiun (BUP), PNS yang telah mencapai BUP harus diberhentikan
3.
dengan hormat sebagai PNS;
4.
Pensiun Janda/Duda;
5.
Pensiun Anak
14. Macam-macam BUP ditentukan sebagai berikut :
1.
Usia 56 tahun
2.
Usia 58 tahun
3.
Usia 60 tahun
4.
Usia 63 tahun
5.
Usia 65 tahun
6.
Usia 70 tahun
15. Persyaratan Pensiun
a. Persyaratan Pensiun BUP
·
Foto copy Karpeg yang dilegalisir;
·
Foto copy Karis/Karsu yang dilegalisir;
·
Surat Pernyataan tidak menyimpan barang miliki Negara;
·
Salinan Foto copy Surat Nikah yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor
Urusan
·
Agama kecamatan setempat;
·
Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh camat setempat;
·
Foto copy Akte / Surat Kenal Lahir anak dilegalisir BKKBCS setempat;
·
Daftar perincian gaji terakhir;
·
Surat Keterangan masa kerja sebelum menjadi PNS;
·
Foto copy SK CPNS (80%);
·
Foto copy SK PNS (100%);
·
Foto copy SK Pangkat terakhir;
·
Foto copy Surat Keterangan Berkala terakhir;
·
Foto copy SK Jabatan terakhir;
·
Daftar Riwayat Pekerjaan;
·
Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat
Sedang/Berat;
·
DP 3 dua tahun terakhir;
·
Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
·
Surat Keterangan Kuliah (bagi anak yang masih kuliah);
·
Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
·
7 (tujuh) lembar photo terbaru ukuran 4 x 6 cm (tanpa tutup kepala dan
kacamata);
·
Surat Pengantar dari Dinas.
b. Persyaratan Pensiun Janda / Duda
·
Foto copy Karpeg yang dilegalisir;
·
Foto copy Karis/Karsu yang dilegalisir;
·
Surat Pernyataan tidak menyimpan barang miliki Negara;
·
Salinan Foto copy Surat Nikah yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor
Urusan
·
Agama kecamatan setempat;
·
Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh camat setempat;
·
Foto copy Akte / Surat Kenal Lahir anak dilegalisir BKKBCS setempat;
·
Daftar perincian gaji terakhir;
·
Surat Keterangan masa kerja sebelum menjadi PNS;
·
Foto copy SK CPNS (80%);
·
Foto copy SK PNS (100%);
·
Foto copy SK Pangkat terakhir;
·
Foto copy Surat Keterangan Berkala terakhir;
·
Foto copy SK Jabatan terakhir;
·
Daftar Riwayat Pekerjaan;
·
Surat Keterangan Kuliah (bagi anak yang masih kuliah);
·
Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
·
7 (tujuh) lembar photo terbaru ukuran 4 x 6 cm (tanpa tutup kepala dan
kacamata);
·
Surat Keterangan Kematian dari Desa / Kelurahan;
·
Surat Keterangan Janda / Duda dari Desa / Kelurahan;
·
Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa / Kelurahan;
·
Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat
Sedang/Berat;
·
DP 3 dua tahun terakhir;
·
Surat Pengantar dari Dinas.
c. Persyaratan Pensiun Karena Anumerta
·
Fotocopy sah keputusan dan golongan ruang terakhir
·
Ber ita acara dari Pejabat yang berwajib tentang kejadian yang
mengakibatkan ybs.
·
meninggal dunia
·
Visum et repertum dari Dokter
·
Fotocopy sah surat perintah penugasan atau surat keterangan yang
menerangkan
·
bahwa CPNS/PNS meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas kedinasan.
·
Laporan dari Pimpinan unit kerja serendah-rendahnya Eselon III kepada
Pejabat
·
pembina Kepegawaian ybs. Tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS yang
·
bersangkutan tewas
·
Fotocopy sah keputusan sementara KP Anumerta
16. Macam macam kompensasi bagi pensiun
1.
Kompensasi finansial secara langsung berupa; bayaran pokok (gaji dan
upah), bayaran prestasi, bayaran insentif (bonus, komisi, pembagian
laba/keuntungan dan opsi saham) dan bayaran tertangguh (program tabungan dan
anuitas pembelian saham)
2.
Kompensasi finansial tidak langsung berupa; program-program proteksi
(asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja),
bayaran diluar jam kerja (liburan, hari besar, cuti tahunan dan cuti hamil) dan
fasilitas-fasilitas seperti kendaran,ruang kantor dan tempat parkir.
3.
Kompensasi non financial, berupa pekerjaan (tugas-tugas yang menarik,
tantangan, tanggung jawab, pengakuan dan rasa pencapaian). Lingkungan
kerja (kebijakan-kebijakan yang sehat, supervise yang kompoten, kerabat yang
menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman).
